'Otonomi Daerah adalah Pilihan yang ‘tak pernah selesai’ demikian seorang pakar Otonomi Daerah pernah mengungkapkan dalam tulisannya. Otonomi daerah memang merupakan peluang besar di satu sisi, namun tak menutup kemungkinan terhadap segala gejala keburukan yang mulai terjadi seperti persoalan korupsi dan persoalan APBD yang sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut maka Jurusan Ilmu Politik FISIP UNSOED bekerjasama dengan APKASI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Otonomi Daerah dalam bingkai Demokratisasi dan Kesejahteraan Rakyat”. Seminar Nasional yang dilaksanakan di Auditorium Graha Widyatama UNSOED ini menghadirkan Prof. Dr. Ryas Rasyid, MA, Ir. H. Isran Noor, M.Si, Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, dan Oktafiani Catur P, S.IP., MA sebagai pembicara.
Rektor UNSOED, Prof Edy Yuwono, Ph.D yang membuka langsung acara ini mengatakan, “Dalam kerangka demokratisasi, sesungguhnya otonomi daerah didesain untuk mengakselerasi peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan daya saing suatu daerah untuk mencapai suatu daya guna serta hasil guna yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”. Rektor UNSOED tidak memungkiri bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di antara tantangan yang dihadapi adalah mengedepannya kepentingan pribadi dan golongan dan bagaimana menjadikan kekuasaan bukanlah sebagai sebuah pencapaian melainkan kesempatan untuk memuliakan kehidupan. “Dalam keran demokratisasi seperti saat ini, menjadi sebuah kebutuhan akan kepemilikan sikap mental dan idiologi kebangsaan yang senantiasa meletakkan Tuhan sebagai landasan bertindak, kemanusiaan sebagai pilar melangkah, ke-Indonesiaan sebagai pondasi bersikap, permusyawaratan sebagai dasar keputusan dan keadilan sebagai hakikat pencapaian”, lanjut Rektor UNSOED.Ir. H. Isran Noor,M.Si Kepala Daerah Kutai Timur memaparkan beberapa keberhasilan era otonomi dengan sistem desentralisasi. Diantara keberhasilan tersebut adalah pemilihan kepala daerah langsung yang menghasilkan kepemimpinan efektif di daerah karena legitimasinya lebih kuat, pemberdayaan politik rakyat juga tumbuh secara dinamis. Di sisi lain, stabilitas daerah juga mantab dan tak terpengaruh iklim politik di Pusat.
Hal lain dari otonomi daerah dikemukakan oleh Oktafiani Catur Pratiwi yaitu berkaitan dengan Relasi Desa dan Supradesa di Era otonomi Daerah. Otonomi Daerah yang berlaku sekarang, menurut Oktafiani hanya berhenti pada tingkat Kabupaten/Kota sehingga Desa kehilangan semangat karena regulasi yang ada. Berdasarkan riset yang dilakukan, Oktafiani mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah belum menyerahkan urusan-urusan yang diminta oleh desa sebagai konsekuensi pemberian otonomi desa.
Prof. Dr. Paulus Israwan, M.Si pada kesempatan yang sama menyempaikan tentang pentingnya APBD disusun dengan memperhatikan berbagai kepentingan dan melibatkan publik baik langsung maupun tidak langsung. Melalui pelibatan berbagai aktor kebijakan, diharapkan dapat disusun prioritas anggaran yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. “Pemerintah harus meninggalkan model perencanaan anggaran dengan pendekatan inkremental yang hanya menyesuaikan besaran anggaran tahun yang akan datang dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi harus menyusun prioritas anggaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
Acara seminar nasional ini berjalan menarik hingga usai. Hadir dalam seminar nasional ini Para Kepala Daerah se-Barlingmascakeb beserta jajaran pejabat PEMDA dan staff.
Posts
