Wacana penghapusan Ujian Tulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menimbulkan kontroversi dan meresahkan banyak pihak. Meski demikian, rencana yang akan diterapkan pada 2013 ini belum final. Para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) tengah mengkaji konsep integrasi SNMPTN dengan ujian nasional (UN) tersebut. Demikian penjelasan dari Sekretaris Panitia Pusat SNMPTN Jalur Undangan Sugeng P Harianto.
Sugeng P Harianto yang juga menjabat Rektor Universitas Lampung (Unila) ini mengimbuhkan, kajian yang dilakukan para rektor sesuai dengan instruksi Majelis Rektor PTN Indonesia.
"Hal itu ditujukan untuk mengetahui apakah hasil ujian nasional berbanding lurus dengan hasil SNMPTN tulis yang selama ini diselenggarakan," kata Sugeng seperti dikutip dari situs Unila, Kamis (22/3/2012).
Kajian, kata Sugeng, dilakukan pada hasil SNMPTN Ujian Tulis selama empat tahun terakhir. Jika hasil kajian menunjukkan keselarasan hasil UN dengan SNMPTN, maka wacana penghapusan Ujian Tulis SNMPTN pun layak ditindaklanjuti. Tetapi jika hasilnya justru sebaliknya, rencana ini sebaiknya tidak dipaksakan.
Rektor juga akan menilai para siswa dalam analisa tersebut. Menurut Sugeng, hasil UN memiliki grafik yang sama dengan grafik SNMPTN jika memperlihatkan data siswa yang memiliki nilai UN baik terbukti lulus SNMPTN.
"Akan tetapi jika dalam grafik tergambar bahwa siswa yang memiliki nilai tinggi di UN namun ternyata dalam SNMPTN nilainya jeblok, maka tidak mungkin nilai hasil UN diintegrasikan dalam SNMPTN," ujar Sugeng.
Bagaimana Solusinya?
Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2012 Akhmaloka menyebut berpendapat setidaknya ada dua kemungkinan solusi jika SNMPTN Jalur Ujian Tulis jadi dihapus.
Demikian kata Akhmaloka di Gedung Ditjen Dikti Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (15/3/2012)
Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, pada kemungkinan kedua, ujian tertulisnya nanti akan melibatkan konsorsium perguruan-perguruan tinggi. Pelaksanaannya pun tidak lagi di masing-masing kampus, tetapi secara bersama-sama melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia.
"Jadi, ini jalur mandiri tapi secara nasional. Di luar pemerintah melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia. Kemungkinan besar ITB akan mengambil pilihan ini," ujarnya.(
Sugeng P Harianto yang juga menjabat Rektor Universitas Lampung (Unila) ini mengimbuhkan, kajian yang dilakukan para rektor sesuai dengan instruksi Majelis Rektor PTN Indonesia.
"Hal itu ditujukan untuk mengetahui apakah hasil ujian nasional berbanding lurus dengan hasil SNMPTN tulis yang selama ini diselenggarakan," kata Sugeng seperti dikutip dari situs Unila, Kamis (22/3/2012).
Kajian, kata Sugeng, dilakukan pada hasil SNMPTN Ujian Tulis selama empat tahun terakhir. Jika hasil kajian menunjukkan keselarasan hasil UN dengan SNMPTN, maka wacana penghapusan Ujian Tulis SNMPTN pun layak ditindaklanjuti. Tetapi jika hasilnya justru sebaliknya, rencana ini sebaiknya tidak dipaksakan.
Rektor juga akan menilai para siswa dalam analisa tersebut. Menurut Sugeng, hasil UN memiliki grafik yang sama dengan grafik SNMPTN jika memperlihatkan data siswa yang memiliki nilai UN baik terbukti lulus SNMPTN.
"Akan tetapi jika dalam grafik tergambar bahwa siswa yang memiliki nilai tinggi di UN namun ternyata dalam SNMPTN nilainya jeblok, maka tidak mungkin nilai hasil UN diintegrasikan dalam SNMPTN," ujar Sugeng.
Bagaimana Solusinya?
Ketua Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2012 Akhmaloka menyebut berpendapat setidaknya ada dua kemungkinan solusi jika SNMPTN Jalur Ujian Tulis jadi dihapus.
- Pertama, masing-masing PTN dipersilakan menyelenggarakan ujian mandiri masing-masing.
- Kemungkinan kedua adalah seluruh Indonesia bersepakat melaksanakan ujian tulis secara bersama-sama.
Demikian kata Akhmaloka di Gedung Ditjen Dikti Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (15/3/2012)
Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, pada kemungkinan kedua, ujian tertulisnya nanti akan melibatkan konsorsium perguruan-perguruan tinggi. Pelaksanaannya pun tidak lagi di masing-masing kampus, tetapi secara bersama-sama melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia.
"Jadi, ini jalur mandiri tapi secara nasional. Di luar pemerintah melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia. Kemungkinan besar ITB akan mengambil pilihan ini," ujarnya.(
0 comments
Post a Comment